Demokrasi (juga) Butuh Sabar

Ratusan peserta yang mengikuti PKL dan Susbalan GP Ansor Kota Semarang di PP. As Shodiqiyah.

Kalau Anda sedang atau dulu pernah mengenyam pendidikan madrasah diniyah, barangkali Anda pernah dengar ungkapan; man shobaro zafiro, artinya; siapa orang yang bersabar maka akan beruntung. Ungkapan ini yang acap jadi pedoman para santri kala ngaji di pesantren. Namun ternyata maqolah tersebut dapat digunakan di hal apapun. Termasuk berdemokrasi.

Ya, mungkin kita akan sama-sama terhenyak ketika menyaksikan demonstrasi besar-besaran yang dilancarkan oleh mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pelajar dari kelas menengah ini mengambil bagian untuk memberikan masukan kepada DPR RI supaya menunda – kalau perlu mencabut – RUU yang anomali dan represif terhadap rakyat.

Menyaksikan itu, seolah negara sedang dalam kondisi gawat darurat. Padahal kalau ditelisik negara kita masih baik-baik saja. Pasalnya kalau memang ditemukan kejanggalan dalam penyusunan undang-undang, maka rakyat perlu memberi masukan. Tetapi akan menjadi tidak baik-baik saja apabila rakyat telah acuh. Sebab tidak ada lagi yang mau dan berani mengingatkan (baca; kritik) kepada para pemimpin negara.

Sayang, dalam proses mengelola konflik dan metode pendekatan yang dipilih aparatus negara melampaui batasan yang sewajarnya. Tewasnya dua mahasiswa dari Kendari karena tersesap pelor yang diletupkan polisi adalah bukti tindakan yang berlebihan tersebut. Apakah betul SOP-nya begitu?

Tidak hanya itu, penangkapan terhadap dua aktivis demokrasi karena usaha mereka untuk turut mengingatkan pemimpin negara pula merupakan bukti ketidakwajaran yang menjadi-jadi. Emosi saya sempat meningkat lantaran kabar menyedihkan tersebut. Bahkan saya mengecam supaya segera dibebaskan. 

Dari serangkaian aksi tersebut. Pak Jokowi telah meminta supaya untuk menunda pengesahan RUU yang dianggap bermasalah oleh para demonstran. Tak cukup itu, Pak Jokowi malah tengah mempertimbangkan membuat Perppu atas RUU KPK yang telah disahkan – usai berbincang dengan para begawan dan sesepuh bangsa. Anehnya, mengapa demonstrasi terus terjadi dan berlarut-larut?  

Saya tidak menduga dan menaksir akan kemungkinan adanya konspirasi antara elit dengan mahasiswa yang bergerak. Sebab semisal ada kongkalikong, maka tidak akan semuanya demikian. Dan semisal memang murni gerakan sipil, maka tidak seluruhnya tanpa noda. Anasir bahwa aksi selama ini ditunggangi memang tidak terelakkan tapi tidak mewakili realita keseluruhannya.

Sabar

Tadi siang (27/09). Dalam sambutan pembukaan PKL dan Susbalan GP Ansor Kota Semarang. KH. Shodiq Hamzah supaya Ansor dan Banser tidak tersulut untuk ikut-ikut demonstrasi. Pengasuh pesantren As-Shodiqiyyah tersebut apabila melihat ketidakberesan atas kebijakan yang dikeluarkan negara hendak lah untuk bersabar terlebih dahulu. Toh, apabila negara salah mengambil kebijakan maka para pemimpin yang menanggung dosanya.

Dawuh Kiai Shodiq demikian, seiring dengan fenomena NU yang mendapat tempat strategis dalam negara. Artinya, NU dan negara tidak terdapat lagi jurang kesenjangan. Sebagaimana dulu saat Orde Baru, NU seolah dianak-tirikan bahkan diredam. Oleh karenanya, beliau menekankan untuk bermusyawarah dari pada melakukan demonstrasi.

Hal serupa disampaikan pula oleh KH. Anasom, Ketua PCNU Kota Semarang. NU sekarang tidak berada lagi di periphery (baca; pinggiran), sekarang NU ada di tengah. Ada KH. Ma’ruf Amin yang menjadi Wakil Presiden RI. Oleh karenanya, sekarang banyak sekali yang menggunjing NU, Ansor, Banser, dan banom lainnya. Gunjingan tidak datang dari orang non-NU saja, namun dari nahdliyin sendiri.

“Itu NU-nya tidak begitu cetho,” terang kakak angkatan Abah saya di Fakultas Dakwah IAIN Walisongo.

Kenyataan Politik

Dalam menata negara yang menjadi urusan orang banyak, niscaya terjadi perbedaan pendapat dan tak jarang menuai perselisihan. Persepsi setiap orang tentang suatu kebenaran tak pernah sama, tak hanya dalam agama, bahkan terhadap selera makan orang berbeda-beda. Maka, menata suatu negara yang sejahtera itu butuh kearifan dan kebijaksanaan.

Sudah barang tentu, Pak Jokowi telah terbukti selama 5 tahun sebelumnya memberikan pelayanan dengan maksimal melalui kebijakan. Kendati ada beberapa orang yang tidak sepakat dengan paradigma pembangunannya yang di titik beratkan pada aspek infrastruktur. Toh memang terbukti. Jalan tol yang membentang dan mempersingkat perjalanan kita benar-benar terasa.

Di samping itu, Pak Jokowi telah menunjukkan ketegasan dan integritasnya terhadap negara. Seperti melikuidasi Petral yang acap jadi ladang bancaan mafia migas, menenggelamkan kapal asing pencuri ikan, dan menguasai saham Freeport hingga 51%. Di samping itu, Pak Jokowi pula telah memberikan hak kepada penghayat kepercayaan supaya kolom agama dalam KTP elektronik diisi sesuai kepercayaannya. Sebenarnya, ini capaian yang luar biasa yang dilakukan oleh pemain baru dalam jagat perpolitikan nasional.

Entah mengapa, akhir-akhir ini, dari kasus Papua hingga isu RKUHP Pak Jokowi belum menunjukkan ketegasannya kembali. Ada kendala untuk bersikap tegas – seperti biasanya - yang tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa diselesaikan oleh beliau sendiri. Kita perlu maklum akan hal tersebut.

Perputaran roda politik begitu cepat, terkadang kita di atas, namun dalam beberapa menit bisa mendadak berada di bawah. Sehebat-hebat apapun, arah angin politik sulit untuk ditebak. Dalam hal ini tentu Pak Jokowi sedang menakar, baik dan buruknya, untung dan ruginya. Alih-alih menunggu momentum dan gongnya.

Lalu, bagaimana dengan kita? Kita cukupkan untuk bersabar dan sesekali bermusyawarah isu-isu keindonesiaan terkini. Dan apabila kita ingin bergerak, maka ingat dawuh Gus Mus, memperjuangkan kebenaran dengan benar; memperjuangkan keadilan dengan adil. Amar ma’ruf dengan ma’ruf; nahi (‘anil) munkar, dengan tidak munkar.

Semoga Pak Jokowi mampu mengakomodir tuntutan masyarakat.

Much Taufiqillah Al Mufti, cuma orang awam.